PAREPARE, KORANMAKASSAR.COM – Puluhan jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare turun ke jalan dan menyambangi kantor Wali Kota Parepare, bertempat di jalan Jendral Sudirman, kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare, Kamis (12/11/2026).
Mereka memprotes pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dalam rekaman audio viral di sebut menghalalkan darah jurnalis yang mengkritik Pemerintah Kota Parepare. Aksi di mulai, dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju depan Kantor Wali Kota. Cara itu di pilih sebagai simbol mundurnya kebebasan pers, di Parepare akibat ucapan sang wali kota.
Puncak aksi di tandai teatrikal pemotongan seekor ayam. Darah ayam itu kemudian di teteskan di atas foto Wali Kota Tasming Hamid, ini sebagai simbol protes atas ucapannya yang di nilai menghalalkan darah media. Usai teatrikal, para jurnalis secara serentak melemparkan kartu pers mereka, ke dekat foto yang telah berlumur darah ayam tersebut.
Koordinator Lapangan, Rachmat Ariadi menegaskan, aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap upaya pembungkaman pers. Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media, melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang di lakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin. Menurutnya, dalam rekaman saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemerintah Kota pada 6 November 2026 itu, Tasming Hamid telah memprovokasi dan berupaya membungkam kerja-kerja jurnalis. Wali Kota Parepare juga menyebut, wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare.
Baca juga : Klarifikasi Pernyataan soal Media, Walikota Parepare Sampaikan Permohonan Maaf
Dalam aksi tersebut, jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan:
1. Mengecam keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare terhadap media,
2. Menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare.
3. Mendesak klarifikasi langsung terkait ucapan “halal darahnya media”.
4. Menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam.
5. Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.
Lanjut Ariadi menyatakan, tenggat 1×24 jam di berikan kepada Tasming Hamid untuk meminta maaf dan menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare.
Jika ultimatum itu tidak di penuhi kata dia, jurnalis akan menempuh jalur hukum. Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum. (Sis)
Komentar