“Kita kasi contoh waktu pencabutan nomor urut itu tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan koordinasi yang terjadi itu baik. Sementara di Jakarta, mungkin karena KPU berkonsentrasi di dalam gedung, di luar ada ratusan pendukung Paslon berbaju orange yang berkumpul. Artinya ini ada pengerahan massa yang seharusnya kan tak terjadi,” sambungnya.
Koordinasi pengamanan pun lanjut Fadli harus dilakukan dengan pihak Polda Sulsel seperti pada pemcabutan nomor urut lalu. Tak hanya itu tim Appi-Rahman melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua tim pemenangan, Erwin Aksa, juga ditembuskan ke Polda Metro Jaya.
Terdapat poin yang meminta Polda Metro Jaya tidak memberikan izin keramaian kegiatan debat Pilkada dari luar DKI Jakarta.
baca juga : Hadiri Undangan Warga, Appi: Kami Terpilih Pembangunan dan Bantuan Akan Merata
“Makanya kami memberikan masukan ke KPU lewat surat ini, bahwa Makassar ini sejak awal masuk dalam zona merah Pilkada. Kemudian sekarang ada insiden, semua harus mengintropeksi diri terutama untuk KPU mengevaluasi prosesnya,” terangnya.
“Intinya KPU tidak siap, jadi jangan memaksakan dirilah,” sambung Fadli.
Di kesempatan yang sama Fadli juga menanggapi soal konten debat yang dinilai kurang maksimal dan berpotensi menghadirkan informasi bias dari pemaparan kandidat.
“Kami juga meminta ke KPU terkait konten debat dievaluasi agar memadatkan tema dan melihat durasi waktu. Semisal Paslon menanggapi tiga paslon hanya 30 detik, ini bisa jadi bias ke masyarakat karena tidak utuh penyampaiannya,” tutupnya. (*)