Selanjutnya, kategori Pelayanan Publik (Pengurusan Administrasi Kependudukan, Izin, dsb) 81,83 persen puas, 16,46 persen tidak puas. Kategori Kesehatan 82,80 persen masyarakat puas, 15,85 persen tidak puas.
Kategori Penegakan Hukum 73,66 persen puas, 16,71 persen tidak puas. Sektor Infrastruktur (jalan, jembatan, dsb) 64,02 persen masyarakat puas, 34,63 persen tidak puas. Kategori Agraria (Pertanian, Perkebunan, Pengairan) 62,93 persen masyarakat puas, 21,22 persen tidak puas.
Sementara kategori pertambangan 29,88 persen masyarakat puas, 13,54 persen tidak puas. Kategori Pemberantasan KKN 39,88 persen masyarakat puas, 31,22 persen tidak puas. Kategori Ketenagakerjaan (Pengangguran, UMR, dsb) 26,83 persen masyarakat puas, 68,66 persen tidak puas.
baca juga : Gubernur : Pemprov Sulsel Siapkan Diri Jadi Penyangga Hasil Pertanian
“Untuk ketenagakerjaan diakibatkan karena kondisi pandemi Covid-19 banyak yang kehilangan lapangan kerja,” ujarnya.
Untuk kategori Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 76,59 persen masyarakat puas, 15,37 persen tidak puas. Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor 67,32 persen masyarakat puas, 23,90 persen tidak puas.
Peningkatan Investasi dan Penanaman Modal 46,10 persen masyarakat puas, 19,88 persen tidak puas. Serta pengembangan listrik 87,20 persen masyarakat puas, 11,83 persen tidak puas.
“Angka (63,13 persen) ini di pemerintahan untuk dua tahun ini termasuk tinggi. Biasanya mencapai angka ini, biasanya pemerintahan usia tiga hingga empat tahun. Ini baru tahun ke dua, apalagi di tengah krisis ekonomi seperti ini,” pungkas Yuhardin.(*)