Hingga berita ini diterbitkan, Plt Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Yosrizal Syamsuri belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui pesan singkat.
Sementara itu, Direktur Human Capital AP Aviasi Haris menyerahkan persoalan tersebut kepada tim legal perusahaan.
“Tim legal kami yang akan memberikan keterangan resmi. Nanti kami update sesuai SOP perusahaan,” katanya singkat melalui pesan WhatsApp.
Namun, pernyataan dari pihak legal PT AP Aviasi, Hikmat, juga belum memberikan kejelasan.
“Saat ini kami masih proses pengecekan prosedur dan regulasi,” ujarnya singkat.
Setelah ditanya lebih lanjut soal dugaan kolusi dan status izin BUJP IAS Support, Hikmat tidak lagi memberikan respons.
Baca Juga : Stadion Untia Bakal Gunakan Skema Swakelola Tipe 3, Sekda Kota Makassar Ungkap Jadwal Proyek
Kontroversi tender ini menjadi sorotan karena menyangkut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN aviasi.
PT Duta Agung Group meminta agar Kementerian BUMN, AP I, dan aparat penegak hukum turut mengawasi dan mengevaluasi ulang proses tender yang dinilai sarat kejanggalan tersebut.
“Kami hanya menuntut keadilan dan profesionalisme. Tender harus dijalankan sesuai aturan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tutup Sukdeep. (*)