oleh

Tingkatkan Perekonomian, Pemerintah Indonesia Perlu Perbanyak Pembangunan Pelabuhan

-EKOBIS-146 views

JAKARTA,KORANMAKASSAR.COM—Pemerintah perlu membangun pelabuhan, untuk memangkas biaya pengiriman. Hal itu di utarakan, oleh Analis PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan pembangunan pelabuhan untuk memangkas biaya transport antar wilayah,’’ kata Hans.

Dia memaparkan, lihat saja harga semen di Jawa dan luar pulau Jawa serta bahan bangunan lainnya cukup jauh berbeda. Kehadiran pelabuhan menjadi jembatan untuk menurunkan perbedaan harga ini.

Disisi lain pihak Kementerian Hukum dan HAM sementara sedang, menyelesaikan permasalahan pelabuhan Marunda. Sejalan dengan, intruksi Presiden Joko Widodo, guna mempercepat pembagunan dan melibatkan pihak swasta.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebutkan, dirinya telah berkirim surat terhadap Kementerian Koordinator Perekonomian. Yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) IV, dibentuk sebagai satuan tugas percepatan kebijakan ekonomi, agar groundbreaking dermaga pier 2 dan 3 pelabuhan Marunda bisa segera direalisasikan.

‘’Sudah ada keputusa MA yang menolak gugatan KBN, jadi masuknya investasi harus didukung, kami berharap pembangunan bisa segera berjalan karena saya juga sudah menyampaikan kepada menteri BUMN pada prinsipnya investasi jangan dihalangi,’’ ujar Yasona usai menghadiri rapat dengan DPR RI di Jakarta (16/01/2020).

Baca Juga : Program PUGAR, Solusi Masalah Garam Rakyat di Sektor Hulu

Diketahui, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN), sebagai operator pelabuhan Marunda pada 10 September 2019. Dimentahkan seluruh putusannya di Pengadilan Negeri (PN) maupun pengadilan tinggi (PT).

Sebelumnya dimemenangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), atas berbagai permasalahan hukum seperti menyangkut skema konsesi hingga komposisi kepemilikan saham.

Menurut data, PT Karya Tekhnik Utama (KTU) pemilik 85% saham di PT KCN. Berkomitmen melanjutkan pembangunan dermaga pier 2 dan 3 dengan permodalan sendiri tanpa melibatkan uang negara atau non-APBN dan non-APBD.

KTU mengeluarkan dana lebih dari Rp 3 triliun untuk membangun dermaga pier 1 dan sekitar 30% dermaga pier 2. Dan KBN yang mempunyai 15% saham KCN tetap berupaya menahan langkah KTU untuk menyelesaikan pembangunan dermaga pier 2 dan 3.

Komitmen KTU membangun pelabuhan Marunda tanpa melibatkan uang negara, berkolaborasi dengan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yakni KBN, sesuai semangat Presiden Jokowi, ketika berpidato dia acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019-2022, menegaskan pembangun proyek infrastruktur tidak sepenuhnya bisa dibiayai oleh anggaran.

Isi pidato Jokowi tersebut, menyebutkan tidak lagi hanya mengandalkan BUMN, tapi memberi kesempatan pada swasta ikut berpartisipasi. Presiden juga menekankan perlunya memberikan pelayanan yang baik terhadap investor sehingga minat berinvestasi di Indonesia bisa ditingkatkan.

Kemudahan dalam perijinan, pembebasan lahan, aturan yang tidak tumpang tindih, kepastian hukum dalam berinvestasi hingga mempercepat pembahasan omnibus law menjadi kunci menggenjot investasi. Yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2020, setelah pertumbuhan ekonomi pada 2019, stabil sekitar 5%.

Editor : Nunu

 

Loading...