MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Wakil Wali Kota Makassar mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat penyaluran dan tindak lanjut aspirasi warga.
Usulan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertema “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal”, Sabtu (6/6/2026).
Aliyah menjelaskan, selama ini Badan Aspirasi Masyarakat telah berjalan di DPR RI dan dinilai efektif menjadi ruang formal penyerapan aspirasi publik.
Model tersebut, menurutnya, layak diadaptasi di tingkat daerah agar proses penyerapan aspirasi masyarakat lebih terstruktur, berkelanjutan, dan tidak hanya muncul pada momentum politik.
Baca Juga : Buka Simposium Nasional IKARGI XIII, Perkuat Posisi Makassar sebagai Pusat Kolaborasi Ilmiah Internasional
“Model seperti di DPR RI perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi masyarakat bisa lebih terakomodasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan saluran yang jelas untuk menyampaikan persoalan di lingkungannya, sekaligus memastikan adanya tindak lanjut nyata dari lembaga legislatif.
Kehadiran BAM di daerah dinilai dapat memperkuat fungsi representasi serta pengawasan DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, karakter masyarakat Makassar yang aktif menyampaikan pendapat merupakan modal penting dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan responsif.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Ikuti Forum APEKSI, Bahas Isu Sampah Nasional
Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak hanya menyuarakan gagasan di ruang digital, tetapi turut hadir langsung dalam proses sosial dan pembangunan di masyarakat.
“Anak muda harus menjadi bagian dari solusi. Mereka punya energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan,” katanya.
Aliyah menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dengan baik.
Ketika suara warga tersalurkan secara efektif, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
Komentar