MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam jawabannya, Aliyah menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD.
Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Makassar juga mengapresiasi dukungan DPRD atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian itu dinilai sebagai hasil komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
Menanggapi masukan fraksi, Pemkot Makassar menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : UNIQLO Gandeng Pemkot Makassar, UMKM Lokal Didorong Naik Kelas
Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, inovasi pengelolaan pendapatan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah.
Terkait besarnya SiLPA dan rendahnya serapan belanja modal di sejumlah sektor, pemerintah menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program.
Sejumlah program strategis yang terkendala persoalan teknis, aset, maupun dokumen perencanaan akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
Di sektor pembangunan, Pemkot Makassar memastikan pembangunan infrastruktur tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat, termasuk jalan, drainase, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik.
Baca Juga : APBD 2025 Makassar Capai Rp4,77 Triliun, Pemkot Kembali Raih WTP
Evaluasi kinerja perangkat daerah juga akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
“Setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD kami terima sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Aliyah.
Ia berharap kemitraan antara Pemkot dan DPRD terus terjaga sehingga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. (*)