JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Munafri hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Kominfo, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kehadiran ini menandai keseriusan Makassar dalam mendukung kebijakan nasional transformasi digital, khususnya di sektor pelayanan sosial.
Menurut Munafri, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih penerima, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos.
“Bantuan sosial adalah amanah negara. Dengan sistem digital, penyaluran akan lebih akurat, aman, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berpihak pada rakyat kecil. Pemkot Makassar, kata dia, siap memperkuat integrasi data dari tingkat paling bawah agar pelayanan sosial lebih efektif.
Sosialisasi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, serta kepala daerah dari berbagai wilayah.
Wamendagri menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta efektivitas pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut, pemerintah telah menyiapkan program percontohan di 40 kabupaten/kota yang dipilih berdasarkan kesiapan infrastruktur, komitmen daerah, serta kapasitas fiskal.
Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan menjadi leading sector validasi data penerima dengan sistem by name by address, didukung perekaman biometrik dan integrasi data kependudukan.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Hadiri Rakornas 2026, Makassar Tegaskan Dukungan Program Prioritas Presiden
“Ini kerja bersama pusat dan daerah. Peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan agar tidak lagi terjadi anomali data penerima,” tegas Ribka.
Dengan digitalisasi menyeluruh, pemerintah optimistis penyaluran bansos hingga program strategis lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perlindungan sosial, dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan kebocoran anggaran.
Bagi Makassar, langkah ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan berpihak pada masyarakat rentan. (*)