Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah program prioritas hasil sinkronisasi usulan SKPD, di antaranya:
Pendidikan: rehabilitasi ruang kelas, penguatan pendidikan inklusi dan Unit Layanan
Disabilitas (ULD), data Anak Tidak Sekolah (ATS) by name by address, serta distribusi seragam sekolah gratis.
Kesehatan: peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang, pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan, SOP layanan ramah disabilitas, hingga klaim layanan ODGJ terlantar.
Sosial: penambahan pekerja sosial, penguatan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), serta dukungan penerjemah bahasa isyarat.
PU dan Infrastruktur: akses air bersih, sanitasi aman, peningkatan jalan dan jembatan, drainase, serta pengendalian banjir.
Lingkungan Hidup: penguatan bank sampah, TPS3R, edukasi pemilahan sampah, dan tata kelola berbasis data.
Perikanan dan Pertanian: pengembangan urban farming lorong dan pekarangan, serta penguatan sarana nelayan dan petani.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: peningkatan daya saing destinasi, promosi, konektivitas udara, hingga pendaftaran HAKI pelaku kreatif.
Koperasi dan UKM: transformasi digital koperasi, penguatan kelembagaan, dan inovasi produk berbasis ekonomi kelurahan.
Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar 2026, dengan harapan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)