33 Ribu Warga Jadi Sasaran Distribusi Air Bersih, BPBD Makassar Siapkan Sumur Bor

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD memperluas penanganan darurat kekeringan dengan menyiapkan distribusi air bersih di 161 titik. Berdasarkan data rencana penyaluran, layanan tersebut menyasar 13.573 kepala keluarga atau 33.641 jiwa.

Kepala Pelaksana BPBD Makassar, M. Fadli Tahar, mengatakan titik distribusi tersebar di delapan kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Makassar.

“Data distribusi hari ini mencakup 13.573 KK dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran pelayanan air bersih,” ujar Fadli, Kamis (10/9/2026).

Untuk mendukung penyaluran, BPBD juga menyiapkan tandon air. Dari rencana penyediaan di 173 titik, sebanyak 114 tandon telah disuplai. Jumlah titik distribusi dan kebutuhan peralatan pendukung akan terus disesuaikan berdasarkan hasil asesmen di lapangan.

Baca Juga : BPBD Makassar Perluas Distribusi Air Bersih, Jangkau 157 Titik

Fadli menjelaskan, operasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Damkarmat, Dinas PU, DLH, PDAM, BBWS Pompengan Jeneberang, TNI, relawan, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan serta dukungan dunia usaha.

Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menyampaikan laporan secara kolektif melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Pengaduan juga dapat disampaikan melalui Lontara+, hotline 112, nomor 08155112112, atau formulir https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026.

Selain penanganan darurat menggunakan mobil tangki, Pemkot Makassar menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor dalam yang diarahkan Wali Kota Munafri Arifuddin kepada Dinas PU.

Baca Juga : BPBD Makassar Salurkan Air Bersih ke 23 Titik Terdampak Kekeringan

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem penyediaan air minum (SPAM) dan membantu kawasan terdampak memiliki sumber air yang lebih mandiri.

Fadli menegaskan, distribusi akan terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan bantuan. Pemerintah juga akan memperbarui data dan memperluas jangkauan pelayanan sesuai kondisi kekeringan di lapangan. (*)