92 Persen Aduan Warga Tuntas, Lontara+ Jadi Ujung Tombak Digitalisasi Makassar

JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital melalui integrasi layanan publik, pengelolaan data terpadu, dan pemantauan kinerja pemerintahan.

Salah satu andalannya adalah super app Lontara+ yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform.

Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar, Muhammad Roem, dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Roem menjelaskan, Lontara+ memudahkan masyarakat mengakses layanan pengaduan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, informasi pangan, cuaca, kebencanaan, pariwisata, hingga transportasi.

baca juga : Wali Kota Makassar Paparkan Lontara Plus di Kompas TV, 358 Aplikasi Terintegrasi

“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi membangun ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain Lontara+, Pemkot Makassar mengembangkan sistem pengelolaan data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data. Data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) diintegrasikan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja melalui dashboard strategis, taktis, operasional, dan teknis.

Dari sisi pelayanan pengaduan, kinerja sistem menunjukkan 29.389 tiket laporan masyarakat tercatat selama periode Juli 2025 hingga Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen telah diselesaikan, sementara 2.172 tiket masih dalam proses dan 111 tiket berstatus tertunda.

Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai lima hari tujuh jam 28 menit. Dinas Perhubungan menjadi OPD dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 16.232 tiket.

baca juga : Lontara+ Dilirik Australia Awards, Makassar Pamer Transformasi Digital

Roem mengatakan, setiap laporan ditangani melalui mekanisme berjenjang, mulai dari penerimaan, validasi, disposisi ke OPD terkait, tindak lanjut lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan, hingga konfirmasi kepada pelapor.

Untuk memperkuat pengawasan, Makassar juga mengoperasikan Command Center selama 24 jam. Fasilitas ini mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, termasuk data warga, media sosial, dan kamera pengawas (CCTV), guna mendukung pemantauan serta respons cepat terhadap persoalan perkotaan.

Berbagai inovasi tersebut turut mengantarkan Pemkot Makassar memperoleh sejumlah pengakuan, di antaranya masuk 10 besar pemerintah daerah pada GM-Digital Awards 2025 serta meraih penghargaan TOP Digital Awards 2025.

Roem berharap pengembangan ekosistem digital terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. (*)