MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar memperkenalkan Lontara+ kepada peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Kunjungan 27 peserta dari kementerian dan 12 provinsi tersebut menjadi bagian dari pembelajaran praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital di tingkat daerah.
Kepala Dinas Kominfo Makassar, Dr. Muhammad Roem, memaparkan transformasi digital Pemkot Makassar melalui Lontara+, super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik.
Menurut Roem, sebelum Lontara+ hadir, terdapat 358 aplikasi perangkat daerah yang berjalan secara terpisah. Integrasi layanan kemudian membuat masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi sekaligus membantu pemerintah mengelola pengaduan secara terpusat.
baca juga : Diskominfo Makassar Bekali Anak Pulau dengan Literasi Digital Aman
“Melalui integrasi seluruh layanan dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah,” ujar Roem.
Dari Juli 2025 hingga Agustus 2026, sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan atau 89,9 persen di antaranya telah diselesaikan. Jumlah pengguna aktif tercatat mencapai 88.015.
Selain Lontara+, peserta juga diperkenalkan dengan layanan Call Center 112 dan MARVEC sebagai pusat integrasi serta analisis data kota untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Pemaparan tersebut mendapat perhatian peserta yang aktif menggali strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas perangkat daerah hingga mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
Baca Juga : Dinas Kominfo Makassar Gencarkan Literasi Digital dan Perlindungan Anak
Course Leader Australia Awards, Rachel Nolan, mengapresiasi sistem digital yang dikembangkan Pemkot Makassar. Menurutnya, kemudahan masyarakat menyampaikan keluhan dan memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Ia menilai sistem tersebut dapat menjadi contoh dalam menyediakan informasi berkualitas bagi pengambil kebijakan sekaligus membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
“Ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” ujar Rachel. (*)