MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan aksi unjuk rasa di pertigaan Jl. A.P Pettarani dan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, rabu (19/02/2025).
Dalam aksinya, massa bentangkan spanduk yang bertuliskan “Selamatkan Indonesia, Lawan Rezim Prabowo”, dan membawa beberapa tuntutan di antaranya tolak keras lembaga danantara, mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis, alokasikan hasil efisiensi anggaran ke program pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, massa aksi juga membakar ban bekas di badan jalan. Akibatnya, kemacetan tidak terhindarkan di sepanjang ruas Jl AP Pettarani dan Jl. Hertasning.
Selang beberapa saat, massa aksi kemudian melakukan penahanan terhadap mobil tronton untuk dijadikan sebagai panggung orasi sehingga terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa.
Baca Juga : Gelar Unras, GAM Minta Kapolda Sulsel Copot Kapolres Enrekang
Diketahui bahwa mahasiswa menyoroti alokasi daripada hasil efisiensi enggaran dari berbagai kementerian dan lembaga yang akan diperuntukkan untuk Lembaga Danantara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Olehnya itu, Fajar Wasis sebagai Jenderal Lapangan, dalam orasinya menyatakan bahwa mestinya alokasi daripada hasil efisiensi anggaran 306 triliun menyasar program yang mensejahterakan rakyat.
Dirinya pun berharap agar pemerintah membatalkan peresmian lembaga BPI Danantara.
Danantara berisiko melemahkan kewenangan penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena kedua lembaga tersebut tidak bisa melakukan audit terhadap Danatara.
Bahkan mantan presiden diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, kita ketahui bahwa salah satu mantan presiden tersebut masuk dalam Tokoh dunia terkorup versi OCCRP artinya bahwa orang yang diberi kewenangan untuk mengawasi lembaga ini tidak memiliki kapasitas dan legalitas dalam melakukan pengawasan.
Baca Juga : GAM Luwu Raya Sebut Kenaikan PPN 12% Bukan Solusi
“Sehingga Lembaga Danantara akan menjadi lahan basah untuk melakukan tindak pidana korupsi,” ucap Fajar
Ditempat yang sama Banggulung, berpendapat bahwa pentingnya alokasi hasil efisiensi anggaran diperuntukan ke sektoral pendidikan.
“Pendidikan gratis merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Tentu perlu kecukupan finansial yang mengiringi proses panjang tersebut. Hingga kini, kekurangan biaya menjadi salah satu persoalan besar dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia”, pungkas Banggulung. (*)