JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Di tengah klaim laba perusahaan yang disebut mencapai Rp7 triliun pada laporan keuangan 2025, beredar narasi internal yang menggambarkan kondisi keuangan PT PLN (Persero) tengah menghadapi tekanan berat akibat lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan tingginya beban operasional energi.
Narasi yang beredar luas di kalangan pegawai itu menyebutkan bahwa perusahaan listrik negara tersebut sedang menghadapi krisis likuiditas serius hingga memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan operasional dan keberlangsungan pembiayaan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam dokumen yang disebut berasal dari agenda Marketing and Sales War Room tertanggal 18 Mei 2026, dipaparkan sejumlah indikator keuangan yang dinilai menunjukkan tekanan besar terhadap kondisi internal perusahaan.
Baca Juga : PLN Pastikan Listrik Jakarta Aman dan Stabil, 76 Gardu Induk Beroperasi Optimal
Salah satu poin yang disorot adalah lonjakan kurs dolar di atas Rp17.500 dan kenaikan harga minyak dunia hingga menembus USD100 per barel.
Kondisi itu dinilai menjadi pukulan berat bagi PLN yang sebagian besar biaya bahan bakarnya menggunakan dolar AS, sementara tarif listrik tetap ditetapkan pemerintah dalam rupiah.
Dokumen tersebut juga menyebutkan adanya tekanan arus kas akibat melonjaknya biaya pembelian bahan bakar serta meningkatnya kewajiban pembayaran utang perusahaan.
Bahkan disebutkan, hingga April 2026 PLN telah mencatat rugi bersih sekitar Rp4,3 triliun.
Selain itu, rasio kemampuan membayar utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dikabarkan turun hingga 0,48 kali dan diproyeksikan semakin memburuk pada tahun berikutnya. Angka tersebut disebut jauh di bawah batas aman perusahaan pembiayaan.
Baca Juga : Blackout Jakarta Berulang, IWO Desak Dirut PLN Dicopot
Narasi internal itu juga menyinggung potensi risiko gagal bayar utang yang nilainya disebut mencapai Rp166 triliun, termasuk kewajiban global bond yang jatuh tempo pada Mei 2027 sebesar Rp28 triliun.
Di sisi lain, operasional penyediaan listrik juga disebut menghadapi ancaman serius. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya utang PLN kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp20 triliun yang berpotensi memengaruhi pasokan bahan bakar pembangkit apabila kompensasi pemerintah tidak segera dicairkan.
Meski demikian, pembayaran gaji pegawai disebut masih menjadi prioritas utama perusahaan demi menjaga keberlangsungan operasional kelistrikan nasional.
Dalam skema jangka pendek, PLN disebut tengah mengupayakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk menopang kebutuhan operasional harian, termasuk pembayaran hak pegawai.
Komentar