PAREPARE, KORANMAKASSAR.COM – Komisi III DPRD Kota Parepare merekomendasikan penghentian sementara pemasangan tiang milik penyedia layanan internet MyRepublic Indonesia setelah ditemukan dugaan pemasangan dilakukan tanpa mengantongi izin dari instansi terkait.
Rekomendasi tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat yang digelar menyusul adanya keluhan masyarakat terkait pemasangan tiang di sekitar permukiman tanpa koordinasi dengan pemerintah maupun warga terdampak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi legalitas pemasangan tiang, bukan untuk menghambat investasi ataupun aktivitas usaha.
Baca Juga : Laka Tunggal Dipicu Jalan Berlubang, Pengendara Motor Meninggal Dunia di Parepare
“Kami menerima laporan dari masyarakat, sehingga perlu meminta penjelasan dari pihak terkait. Dari hasil rapat terungkap bahwa pemasangan tiang telah dilakukan sebelum izin dari dinas terkait diterbitkan. Karena itu, kami merekomendasikan agar pemasangan dihentikan sementara hingga seluruh perizinan dipenuhi,” tegas Hamran, Selasa (7/7/26).
Ia menambahkan, setiap penyedia layanan telekomunikasi wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Parepare.
Sementara itu, perwakilan MyRepublic Indonesia, Heri, mengakui bahwa pemasangan tiang memang belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Menurutnya, perusahaan sejauh ini hanya melakukan koordinasi dengan ketua RT dan RW di lokasi pemasangan.
Baca Juga : Satlantas Parepare Dampingi Penertiban “Pak Ogah”, Dua Titik Jadi Sasaran
“Kami memang belum mengurus izin ke dinas terkait dan baru akan mengajukannya. Selama ini koordinasi dilakukan di tingkat RT dan RW karena kami memahami mereka sebagai pihak yang mengetahui kondisi lingkungan setempat,” jelasnya.
DPRD berharap pihak MyRepublic segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum kembali melanjutkan pemasangan jaringan di Kota Parepare. (sis)
Komentar