MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut 1.173 peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 dalam malam taaruf di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu (23/8/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrullah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, serta jajaran pejabat, dewan hakim, panitia, dan para kafilah dari seluruh Indonesia.
Sebanyak 117 kontingen yang terdiri atas 38 provinsi, 77 kementerian dan lembaga, serta dua perguruan tinggi negeri ambil bagian dalam ajang nasional ini, didampingi 465 official.
Munafri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Makassar sebagai tuan rumah pembukaan MTQ KORPRI Nasional.
Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik serta memastikan seluruh peserta merasa nyaman selama berada di Kota Daeng.
baca juga : Wali Kota Makassar Ajak Warga Teladani Rasulullah dan Perkuat Ukhuwah
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu berharap kehadiran para kafilah tidak hanya menggerakkan perekonomian daerah, tetapi juga membawa keberkahan bagi Makassar.
Ia turut mengajak peserta menikmati keramahan masyarakat dan pesona kota, termasuk keindahan Pantai Losari.
Sementara itu, Zudan Arif Fakrullah mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
baca juga : Makassar Siap Sambut Ribuan Kafilah MTQ KORPRI Nasional
Ia menyebut Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi yang dua kali dipercaya menjadi tuan rumah MTQ KORPRI Nasional.
MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 dijadwalkan dibuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (24/8/2026). Babak penyisihan berlangsung pada 25–27 Agustus, final pada 28 Agustus, dan penutupan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada 29 Agustus 2026.
Melalui ajang ini, diharapkan nilai-nilai Al-Qur’an semakin tertanam dan diamalkan oleh aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memperkuat integritas dan karakter dalam penyelenggaraan birokrasi. (*)