MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp4,56 triliun lebih dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang mencapai Rp4,69 triliun lebih.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan, perubahan alokasi transfer, serta perkembangan kondisi fiskal daerah.
Hal itu disampaikan saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
Munafri menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan upaya memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Munafri: Perubahan APBD Makassar 2026 Harus Tepat Sasaran dan Dirasakan Masyarakat
“Yang utama bukan sekadar besar anggarannya, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Makassar memproyeksikan penerimaan sebesar Rp2,27 triliun lebih, turun sekitar 2,47 persen dibandingkan APBD Pokok. Penurunan terutama berasal dari sektor retribusi daerah, sementara target pajak daerah tetap dipertahankan sebesar Rp2,05 triliun lebih.
Untuk mengoptimalkan PAD, Pemkot akan memperkuat pendataan objek pajak, pengawasan dan penagihan, digitalisasi pembayaran, integrasi data antarperangkat daerah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
Sementara itu, pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp2,22 triliun lebih atau turun sekitar 5,80 persen. Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya transfer antar daerah, meskipun transfer pemerintah pusat mengalami peningkatan.
Pemkot Makassar juga akan memperkuat koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan hak pendapatan daerah diterima tepat waktu dan tepat jumlah.
Baca Juga : Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04 Persen, Fraksi PKS Apresiasi Kinerja Wali Kota Munafri
Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp65 miliar lebih merupakan penyesuaian pencatatan pendapatan jasa kapitasi BPJS/JKN, bukan tambahan sumber pendapatan baru.
Munafri menambahkan, penguatan kapasitas fiskal juga dilakukan melalui optimalisasi kinerja BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta penyelarasan program pembangunan dengan prioritas pemerintah pusat.
Ia menegaskan seluruh kebijakan perubahan anggaran harus tetap menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
“Anggaran harus dikelola secara efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (KoMa)