Retribusi PBG Makassar Tembus Rp21,38 Miliar, Distaru Perketat Pengawasan Bangunan

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mulai menunjukkan hasil bagi Pemerintah Kota Makassar.

Hingga Oktober 2026, realisasi retribusi PBG mencapai Rp21,38 miliar atau sekitar 98 persen dari target perubahan anggaran sebesar Rp21,8 miliar.

Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar, Dr. Muh. Fuad Azis, optimistis target tersebut dapat tercapai 100 persen pada November 2026. Bahkan, jika dibandingkan dengan target awal Rp11,6 miliar, realisasi saat ini telah mencapai lebih dari 181 persen.

Menurut Fuad, capaian tersebut didukung strategi jemput bola, optimalisasi penagihan retribusi, serta kemudahan pengurusan izin melalui sistem digital.

Baca Juga : Distaru Makassar Bentuk Relawan Tata Ruang, Perkuat Pengawasan Berbasis WebGIS dan Drone

Pengajuan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), setelah pemohon memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang melalui OSS dan ketentuan terkait lainnya.

Proses penerbitan PBG melalui SIMBG membutuhkan waktu sekitar 28 hari sesuai ketentuan.

Distaru juga menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan, termasuk kesalahan memilih kategori perizinan.

Di sisi pengawasan, Fuad mengungkapkan Makassar memiliki lebih dari 390 ribu bangunan. Dari jumlah tersebut, sekitar 37 persen telah teridentifikasi memiliki PBG, sementara pendataan dan verifikasi masih terus dilakukan.

Baca Juga : Gunakan Fasum Untuk Lahan Parkir, Diduga Hotel Al Badar Tak Kantongi Izin Andalalin

Untuk mendukung pengawasan, Distaru mengerahkan 56 personel yang dibagi dalam tiga kelompok tugas. Pengawasan mencakup bangunan tanpa PBG, ketidaksesuaian pembangunan dengan dokumen persetujuan, hingga perubahan fungsi bangunan tanpa penyesuaian izin.

Sepanjang 2026, Distaru telah menerbitkan sekitar 18 surat penyegelan terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran, penyegelan, hingga rekomendasi pembongkaran sesuai prosedur dan kewenangan instansi terkait.

Fuad menegaskan, pengawasan bukan semata-mata untuk penindakan, tetapi juga memastikan bangunan sesuai ketentuan tata ruang dan memiliki kepastian hukum.

Melalui digitalisasi, pendampingan, serta pengawasan yang diperkuat, Pemkot Makassar berharap pelayanan perizinan semakin mudah, kepatuhan pemilik bangunan meningkat, dan potensi pendapatan daerah dari sektor PBG dapat dioptimalkan. (*)