JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi, berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia hadir bersama Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi forum penguatan sinergi pemerintah pusat, daerah, serta sektor keuangan.
baca juga : Lindungi 81 Ribu Pekerja Rentan, Makassar Raih Terbaik I Jamsostek Award 2026
Munafri mengatakan, arahan Presiden akan menjadi acuan bagi Pemkot Makassar dalam menyusun langkah konkret sesuai kebutuhan dan program pembangunan daerah.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk dilaksanakan nantinya di Makassar,” ujarnya.
Menurut Appi, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha.
Akses terhadap layanan keuangan diharapkan menjadi instrumen untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
baca juga : Di Forum Asia-Pasifik, Wali Kota Munafri Paparkan Inovasi PAUD-HI Makassar
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memperkuat inklusi dan tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Presiden turut mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Ia menekankan pentingnya memastikan akses keuangan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang hingga santri.
Pemkot Makassar berharap hasil Rakornas ini semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga keuangan, sehingga program inklusi keuangan dapat mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)