MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh jajaran pemerintah kota, mulai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah, menjaga integritas dan menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Munafri menegaskan, integritas tidak boleh sebatas slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga meminta seluruh aparatur menindaklanjuti rekomendasi KPK, BPKP, dan LKPP guna memperkuat sistem pengawasan serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga : Pemkot-DPRD Makassar Siapkan Aturan Baru Pengawasan Miras
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap aparatur untuk bekerja profesional, mematuhi aturan, menghindari konflik kepentingan, serta mencegah praktik gratifikasi dan pungutan liar.
Munafri turut meminta Inspektorat memperkuat pengawasan internal dan mendalami sejumlah catatan atau anomali dalam tata kelola pemerintahan melalui klarifikasi dan audit.
Sebagai bentuk komitmen, jajaran eksekutif dan pimpinan serta anggota DPRD Makassar menandatangani pakta integritas yang disaksikan perwakilan KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga : Perumda Terminal Bertransformasi Jadi PT Makassar Membangun Indonesia
Sementara itu, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Boyke Martz Siagian, mendorong Pemkot Makassar terus membenahi tata kelola keuangan agar lebih transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Boyke berharap sinergi Pemkot, DPRD, Kemendagri, dan KPK dapat mempercepat penyelesaian berbagai catatan evaluasi sekaligus mendorong Makassar menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)

