Pemkot-DPRD Makassar Siapkan Aturan Baru Pengawasan Miras

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk memperketat pengawasan dan pengendalian pengadaan serta penjualan minuman beralkohol (minol).

Pembahasan Ranperda inisiatif Komisi A DPRD Makassar tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).

Regulasi baru ini disiapkan untuk menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2014 yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan nasional dan pola perdagangan saat ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan penguatan regulasi diperlukan agar peredaran minol tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

Baca Juga : Pemkot Target Rampungkan 419 Bedah Rumah di HUT Kota Makassar

Pengawasan juga harus mencakup batas usia konsumen, lokasi dan waktu penjualan, serta potensi masuknya minol ilegal melalui jalur laut dan wilayah kepulauan.

“Jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan. Karena ada kaidah-kaidah yang membatasi peredarannya,” ujar Munafri.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Qurais, menjelaskan Ranperda tersebut akan mengatur legalitas usaha, pembatasan penjualan, verifikasi usia konsumen, pengawasan berbasis risiko, hingga mekanisme penindakan terhadap pelanggaran.

Pengawasan juga akan diperkuat terhadap pola perdagangan baru, termasuk penjualan melalui media sosial dan layanan pengantaran. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah serta instansi terkait, seperti kepolisian dan bea cukai.

Baca Juga : HUT ke-419 Makassar, Pemkot Siapkan Bedah 419 Rumah dan Nikah Gratis

Menurut Rachmat, pembaruan Perda perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih dengan sistem perizinan dan ketentuan nasional yang berlaku.

Komisi A juga mendorong pelibatan seluruh fraksi DPRD, pemerintah kota, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pembahasan Ranperda.

Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. (*)