JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap EHS atas pelanggaran kode etik terkait dugaan penyalahgunaan akses teknologi untuk penyadapan ilegal. Meski demikian, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Gedung Presisi 3, Mabes Polri, Jakarta.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik secara tegas tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Menurutnya, penindakan terhadap anggota yang melanggar merupakan bagian dari program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo.
Dalam persidangan yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo tersebut, majelis menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Baca Juga : ReJO Ucapkan Selamat ke Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Sebagai Kapolri
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas pelanggaran tersebut, komisi menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS tercela serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada personel yang melakukan pelanggaran. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi landasan dalam setiap proses penegakan aturan internal.
Terkait pengajuan banding EHS, Polri akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, Komisi Banding akan dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah putusan PTDH dijatuhkan, EHS akan dikembalikan ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani penyidik.
Baca Juga : DPR Setujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto jadi Kapolri Gantikan Jenderal Listryo Sigit Prabowo
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut menyaksikan jalannya persidangan menilai proses KKEP telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan, mengungkap fakta, menghadirkan saksi yang meringankan, hingga menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung sudah sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan, EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, meskipun tetap menyatakan akan menempuh upaya banding.
Di sisi lain, Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pekan depan. Jadwal resminya akan diumumkan setelah kesiapan pemeriksa dari Bidang Kode Etik Propam Polri dipastikan.
Menutup keterangannya, Trunoyudo mengapresiasi masyarakat dan insan pers yang terus memberikan kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap institusi Polri.
Ia menegaskan, pembenahan internal membutuhkan dukungan dan pengawasan publik agar Polri semakin profesional serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai harapan masyarakat,” tutupnya. (*)


Komentar