29 Pejabat Bergeser, Wali Kota Makassar Ingatkan Kepala OPD Bukan Raja

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham melakukan penyegaran birokrasi melalui pergeseran 29 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Penataan kabinet MULIA tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi, pengalaman, kebutuhan organisasi, serta penerapan manajemen talenta. Dari total pejabat yang dilantik, 12 di antaranya tetap menduduki jabatan sebelumnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan bukan bentuk ketidaksukaan ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

Sebaliknya, penyegaran dilakukan untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga : Peserta MTQ Makassar Melonjak 1.278 Orang, Wali Kota Munafri Siapkan Kategori Khusus Pelajar Tahun Depan

Appi meminta seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera melakukan konsolidasi, membangun koordinasi, serta menyatukan visi dengan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun merasa memiliki kekuasaan mutlak dalam organisasi.

“Jangan ada raja-raja di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran,” tegasnya.

Munafri turut menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program kerja. Pejabat lama dan pejabat baru diminta berkomunikasi agar program yang telah direncanakan dan dianggarkan tetap berjalan tanpa hambatan akibat pergantian pimpinan.

Dari sisi integritas, ia mengingatkan seluruh pejabat agar menghindari praktik penyimpangan, termasuk persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta konflik kepentingan.

Baca Juga : Investor Dubai Bidik Makassar, Limbah Ikan Disiapkan Jadi Protein dan Biofuel

Catatan dan perhatian KPK terhadap tata kelola pemerintahan di Makassar harus menjadi bahan evaluasi bersama.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.

Munafri juga memastikan evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Penilaian mencakup capaian program, koordinasi, inovasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Menurutnya, keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur melalui penghargaan maupun angka statistik. Persoalan kemiskinan, gizi anak, pelayanan kesehatan, akurasi data, hingga konflik sosial harus menjadi perhatian serius seluruh OPD.

Karena itu, ia meminta pejabat bekerja dengan target dan hasil yang terukur, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi.

“Tidak ada gunanya pelantikan ini kalau tidak ada perubahan signifikan dalam organisasi. Kita tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tandasnya.

Selain mendorong inovasi, Munafri juga mengajak kepala OPD membangun budaya literasi dan menghasilkan gagasan tertulis sebagai kontribusi pemikiran bagi pembangunan Kota Makassar.

Komentar