MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Alumni Golkar Institute Sulawesi Selatan angkatan 2021, Fajar Hidayat Asbar, menilai pernyataan Kadir Halid terkait masa jabatan kepengurusan DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan tidak sejalan dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/IV/2025.
Menurut Fajar, dalam Bab XV Aturan Peralihan Pasal 75 Ayat 1 telah ditegaskan bahwa kepengurusan DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan dan desa yang masa baktinya telah berakhir otomatis diperpanjang sampai terselenggaranya musyawarah di tingkat masing-masing tanpa perlu penerbitan surat keputusan (SK) baru.
Baca Juga : Bukber Ramadan, Golkar Makassar Perkuat Soliditas dan Siap Hadapi Pemilu 2029
“Ketentuan itu sudah sangat jelas. Bahkan masyarakat awam pun dapat memahami bahwa perpanjangan masa kepengurusan berlaku otomatis hingga musyawarah digelar, tanpa harus ada pembaruan SK,” ujarnya, Rabu (17/6/26).
Ia juga menyoroti wacana penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua DPD II. Menurutnya, Pasal 75 Ayat 2 mengatur bahwa penunjukan Plt hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan partai dua tingkat di atasnya apabila terjadi kondisi tertentu, seperti ketua berhalangan tetap atau melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan partai.
“Artinya, penunjukan Plt DPD II bukan kewenangan DPD I Sulawesi Selatan, melainkan berada di tangan DPP Partai Golkar dengan syarat-syarat yang telah diatur,” kata Fajar.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi aturan internal. Karena itu, seluruh kader diharapkan memahami dan mematuhi mekanisme organisasi dalam setiap pengambilan keputusan.
“Golkar tetap kokoh karena berpegang pada aturan main partai. Organisasi ini bukan milik individu, keluarga, atau kelompok tertentu, melainkan wadah pengabdian bagi seluruh kader yang ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” tutupnya. (*)
Komentar