MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menaruh perhatian serius terhadap optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbatasan ruang anggaran, direksi dan jajaran Perumda/Perusda dipandang tidak lagi sekadar unit usaha, melainkan motor penggerak ekonomi daerah yang harus dikelola secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar merencanakan peningkatan status sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Transformasi ini ditujukan untuk memperluas ruang gerak bisnis, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan usaha, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pihak ketiga, baik swasta maupun lembaga keuangan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya optimalisasi peran BUMD agar lebih gesit dan kompetitif. Menurutnya, skema Perseroda akan memberikan keleluasaan dalam membangun kerja sama berbasis business to business.
“Selama ini Perusda atau Perumda kita relatif sulit bergerak dalam menjalin kerja sama. Dengan Perseroda, eksplorasi ekonomi bisa lebih fleksibel dan kompetitif,” ujar Munafri, Kamis (18/12/2024).
Transformasi kelembagaan ini diharapkan mampu mendorong BUMD menjadi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui struktur Perseroda, BUMD juga dituntut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar setiap keputusan bisnis terukur dan akuntabel.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa perubahan status tersebut bukan semata langkah administratif, melainkan bagian dari strategi besar reformasi ekonomi daerah.
“Transformasi ini diharapkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun bisnis yang sehat, produktif, dan berorientasi pada peningkatan PAD,” tegasnya.
Selain mendorong reformasi BUMD, Wali Kota juga memberikan perhatian serius terhadap realisasi belanja perangkat daerah. Ia menilai rendahnya serapan anggaran tidak boleh disikapi secara santai.
“Naif rasanya jika kita melihat realisasi belanja kecil atau berdampak kurang baik lalu kita senyum-senyum. Ini bukan main-main, ini tugas dan kewajiban kita,” tegas Munafri.
Dalam pemaparannya, ia turut menjelaskan program prioritas Pemerintah Kota Makassar tahun 2025 yang akan direalisasikan secara menyeluruh, serta arah pembangunan 2026 yang difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Stadion Untia Fix Dibangun 2026, Munafri Dorong Makassar Jadi Kota Event dan Mesin Ekonomi Kreatif
Untuk memastikan pencapaian target PAD, Pemkot Makassar juga memperkuat sistem pengawasan dan mendorong digitalisasi seluruh proses pendapatan daerah guna menutup celah kebocoran serta menghilangkan praktik negosiasi yang tidak sehat.
“Digitalisasi penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga memastikan seluruh proses tercatat dengan baik. Ini kunci penguatan pendapatan daerah ke depan,” jelasnya.
Munafri optimistis kinerja pendapatan, khususnya PAD, menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar.
“Rumusnya sederhana: maksimalkan pola pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran. Targetnya jelas, tinggal bagaimana strategi dan sistemnya dijalankan,” pungkasnya. (*)