MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang kerja sama pengembangan transportasi umum massal berbasis skema Buy The Service (BTS) bersama PT Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai upaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih modern, nyaman, dan terintegrasi di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri menegaskan pentingnya menghadirkan transportasi publik yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang menjadi salah satu pemicu kemacetan di Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong ASN Wajib Menulis Buku, Targetkan Ratusan Karya Tiap Tahun
Ia menekankan perlunya rute transportasi yang terintegrasi, khususnya pada kawasan pendidikan dan pusat aktivitas masyarakat. Salah satunya koridor dari Terminal Daya menuju Malengkeri yang melintasi sejumlah kampus besar seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, hingga Universitas Cokroaminoto.
“Nah, kalau dari Daya sudah banyak kampus yang dilalui. Itu jalur mahasiswa yang sangat potensial untuk dikembangkan,” ujar Munafri.
Menurutnya, sistem transportasi baru ini juga harus terhubung dengan angkutan kota yang sudah ada sebagai feeder, sehingga tercipta integrasi moda transportasi yang lebih tertata.
Munafri menilai salah satu penyebab kemacetan di Makassar adalah belum optimalnya sistem angkutan umum, sehingga masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena faktor kenyamanan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Siap Hadiri Pelantikan APPI, Ribuan Kader Akan Padati Balai Kencana 45 Makassar
“Karena transportasi tidak nyaman, masyarakat akhirnya beralih ke kendaraan pribadi. Ini yang memicu kemacetan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak ingin membangun sistem transportasi tanpa perencanaan matang. Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan operator berpengalaman serta kajian yang komprehensif.
Munafri juga menawarkan skema kerja sama investasi berbasis sharing system, termasuk kemungkinan subsidi melalui APBD agar tarif tetap terjangkau masyarakat.
“Bikinkan sistem yang memungkinkan APBD juga bisa masuk dalam subsidi, supaya layanan transportasi ini bisa lebih baik,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana harus didukung dasar kajian dan regulasi yang kuat agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.
“Kita siapkan dulu kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” pungkasnya. (*)