Untuk pengembangan objek wisata lainnya, Sulsel juga berbenah. Dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pedestrian di kompleks Pantai Bira dan Bara Bulukumba, serta jalan menuju tempat pembuatan perahu phinisi di Pantai Mandala Ria, Desa Ara, Bulukumba. Jalanan ke lokasi wisata Lejja, Soppeng, juga dibenahi. Dimulai dari Desa Palandro, Kabupate Barru.
“Terminal Penyeberang Bira itu akan kita buat lebih moderen lagi, ini bukan hanya ke Bira, tetapi ke NTT, Sulawesi-Tenggara. Ini menjadi pintu masuk dan keluar Sulsel,” imbuhnya.
Pembangunan rest area juga salah satu isu penting saat kampanye pasangan yang disebutkan dengan Prof. Andalan ini. Ini dilakukan untuk melahirkan kawasan-kawasan ekonomi baru. Pembangunan rest area di beberapa titik, yang mana Rest Area tersebut berkonsep Michi-no-Eki dimana pemerintah membangun supermarket yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk dapat menjajakan hasil-hasil pertanian. Konsep ini telah diterapkan di Jepang yakni memanfaatkan rest area sebagai wadah peningkatan ekonomi, seperti memberi ruang bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Rest area Sidrap sudah 40 persen, Jeneponto 20 persen. Jadi kita berharap Desember tuntas. Dua rest area ini selain singgah isterahat, salat dan makan, tentu ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik, UMKM dan UKM,” jelas pria yang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Kyusu Jepang.
Pemprov Sulsel juga selalu melibatkan insitusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan bagian dari program Sulsel Bersih Melayani. Kehadiran Konsupgah KPK di Sulawesi Selatan salah satunya adalah untuk membantu mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Tidak hanya fokus terhadap pencegahan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga ikut membantu mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berorientasi hasil nyata.
Dalam upaya membangun tata Kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai upaya yang telah dilakukan melalui pendampingan KPK dan kolaborasi dengan forkopimda, diantaranya. Mendorong perbaikan tata kelola dalam manajemen aset daerah, saat ini penyelamatan asset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp7,1 triliun telah selesai, sejumlah gedung, fasilitas umum dan kompleks olahraga termasuk Stadion Andi Mattalatta Mattoanging.
baca juga : Pemprov Sulsel Pastikan Proses Pembebasan Lahan untuk Jalur Kereta Api di Maros Berjalan Lancar
Pembangunan dan renovasi Stadion Mattoanging mulai dilakukan tahun ini dan ground breaking pada bulan Oktober mendatang. “Semakin cepat selesai, semakin cepat mendorong perekonomian kita, kalau kita punya stadion internasional, maka event-event akan ke sini, sepakbola dan di sini lahir tokoh-tokoh sepak bola,” sebut Nurdin.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah dengan mendorong penghematan anggaran daerah dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ); Implementasi tax clearance atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP); Penagihan tunggakan pajak dan retribusi; dan Penertiban aset terkait Pendanaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen (P3D).