MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menilai persoalan antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah di Sulsel telah berkembang menjadi krisis tata kelola pelayanan dasar yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.
Ketua Umum Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas, mengatakan kondisi yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis distribusi, melainkan berkaitan dengan lemahnya sistem mitigasi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan energi.
Menurutnya, inspeksi mendadak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulsel pada 10 September 2026 menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM di SPBU, yang dinilai menjadi salah satu faktor belum teratasinya persoalan antrean panjang.
Pada pertemuan antara Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dengan sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa, Sabtu (12/9/2026), Pertamina menyampaikan bahwa operasional SPBU telah ditingkatkan menjadi 24 jam di sejumlah titik dan akan dilakukan penambahan kuota Pertalite sebesar 16.000 kiloliter mulai 13 September 2026.
Baca Juga : FMP Geruduk Tiga Instansi di Makassar, Soroti Kelangkaan BBM-LPG dan Pemadaman Listrik
Namun, Badko HMI Sulsel menilai langkah tersebut belum mampu menjawab akar persoalan karena tidak disertai jaminan bahwa antrean BBM akan kembali normal.
Berdasarkan analisis Badko HMI Sulsel terhadap data penjualan BBM, kenaikan harga Pertamax dan Dexlite dinilai memengaruhi pola konsumsi masyarakat yang beralih ke Pertalite. Kondisi tersebut seharusnya telah dipetakan lebih awal oleh Pertamina melalui analisis pasar dan langkah mitigasi yang tepat.
Badko HMI Sulsel juga menyoroti minimnya keterbukaan data distribusi dan stok BBM di SPBU. Menurut organisasi tersebut, klaim bahwa stok BBM aman perlu dibuktikan dengan sistem informasi yang dapat diakses publik secara terbuka dan real-time.
Asrullah Dimas menilai digitalisasi yang selama ini digaungkan Pertamina belum menyentuh aspek transparansi informasi. Karena itu, Badko HMI Sulsel mendorong pengembangan sistem digital yang memungkinkan masyarakat memantau stok BBM sejak dari depot, proses distribusi hingga ketersediaan di setiap SPBU.
Selain itu, aplikasi MyPertamina juga diminta dioptimalkan agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan pembelian, tetapi juga menjadi media informasi publik yang menampilkan stok BBM secara langsung, kondisi antrean, serta estimasi pengisian ulang di SPBU.
Sebagai langkah penyelesaian, Badko HMI Sulsel meminta Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulsel dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditemukan di lapangan.
Baca Juga : GAM Desak Pertamina Atasi Kelangkaan BBM-LPG, Presiden Diminta Evaluasi Bahlil
Badko HMI Sulsel menyampaikan empat tuntutan utama, yakni membuka data stok dan distribusi BBM secara transparan di seluruh SPBU Sulsel dalam waktu 2 x 24 jam, mengoptimalkan aplikasi MyPertamina sebagai sistem informasi real-time, mengevaluasi manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta membentuk Satgas Pengawasan Distribusi Energi Terpadu yang melibatkan pemerintah, DPRD, mahasiswa dan masyarakat sipil.
Badko HMI Sulsel menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan membuka peluang melakukan aksi bersama seluruh cabang HMI se-Sulawesi Selatan apabila tidak ada langkah konkret dan keterbukaan informasi dari pihak terkait. (*)
Komentar