JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bidang Perdata, Tata Usaha Niaga, dan Penataan Barang Milik Negara, Firman Wijaya, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Firman mengusulkan tiga langkah strategis, yaitu optimalisasi penyelesaian sengketa konstruksi, penguatan sinergi lintas sektor, dan percepatan kolaborasi dalam pembangunan fasilitas sosial, termasuk pondok pesantren.
Ia menyoroti perlunya mekanisme arbitrase khusus konstruksi seperti BADAPSKI untuk mempercepat penyelesaian sengketa, demi menjaga keberlanjutan proyek strategis dan memberikan kepastian hukum bagi negara.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Bencana di Bener Meriah, Aceh, Menko AHY Serahkan Bantuan dan Pastikan Pemulihan Infrastruktur
“Penggunaan arbitrase dengan arbiter berkompetensi teknis sangat penting agar proyek strategis tidak terhambat, sekaligus memberikan kepastian bagi negara,” jelas Firman kepada Putraindonews, Rabu (3/12).
Firman juga menekankan kolaborasi lintas disiplin — hukum, sains, dan politik — dalam perumusan kebijakan. Khusus terkait pembangunan kembali pondok pesantren pasca tragedi Al-Khoziny, ia menyebut pemerintah hadir melalui dasar hukum UU Pesantren, termasuk kemudahan perizinan, pendampingan teknis, dan pembebasan retribusi.
“Kesepakatan Bersama Tiga Menteri menjadi instrumen penting untuk mempermudah proses pembangunan pesantren sekaligus menjamin keselamatan santri,” tambahnya.
Dalam refleksi Hari Bakti PU ke-80, Firman menekankan pentingnya menghadirkan infrastruktur adaptif, inklusif, dan berketahanan terhadap perubahan zaman. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar fisik, tetapi juga instrumen keadilan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
baca juga : Dianugerahi Award Tertinggi NTU, Menko AHY: ‘Mengabdi untuk Indonesia adalah Misi Saya’
“Transformasi sektor PU kini memasuki babak baru yang menuntut efisiensi tata ruang, konektivitas nasional, hunian layak, dan infrastruktur dasar yang modern. Teknologi konstruksi hijau, digitalisasi layanan, dan mitigasi bencana harus menjadi agenda prioritas,” ungkap Firman.
Firman yakin, di bawah kepemimpinan Menteri PUPR Dody Hanggodo, arah kebijakan ini dapat diwujudkan untuk menciptakan infrastruktur yang tangguh, produktif, dan berdaya saing global. (*)