oleh

Gubernur Nurdin Abdullah Buka Acara Hari Kesatuan Gerak PKK Se-Sulsel

Apresiasi Program Kerja TP PKK Provinsi dalam Satu Tahun

KORANMAKASSAR.COM — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah membuka secara resmi kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP-PKK kabupaten/kota se-Sulsel, di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Senin 2 Desember 2019.

“Selamat Hari Kesatuan Gerak PKK. Selamat mengikuti rapat koordinasi ini, dengan ini saya buka secara resmi kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK,” kata Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini, Nurdin Abdullah memuji berbagai program capaian TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan dalam satu tahun bekerja.

“Ada banyak program kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun, bisa kita lihat dan rasakan hasilnya, PKK Sulsel sangat cepat tanggap dengan turun langsung ke masyarakat berdiskusi dan berusaha mencari solusi,” sebut Gubernur Nurdin.

Nurdin melanjutkan, ada banyak program prioritas Pemprov Sulsel yang mampu dikolaborasikan bersama TP PKK Sulsel, misalnya dalam hal penanganan stunting.

“Kolaborasi PKK Sulsel dengan Pemprov dalam mendukung program prioritas sangat luar biasa, khususnya dalam hal pencegahn stunting di Sulsel” sebut Nurdin Abdullah.

Nurdin melanjutkan, mengenai persoalan stunting di Sulsel berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, Nurdin melihat ada upaya dan kerja luar biasa dari TP PKK Provinsi Sulsel untuk membantu menurunkan tingginya angka stunting di Sulsel.

“Persoalan stunting ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan peroslan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan bukan kerjaan ringan, tetapi saya melihat PKK Sulsel sangat luar biasa mem-backup dan mensupport program pemerinta,” sebut Nurdin Abdullah.

baca juga : Sekjen Kementerian Agraria – Gubernur Sulsel Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah untuk Rakyat

Sementara, Ketua TP-PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin menambahkan, saat ini PKK Sulsel sudah membangun kerjasama dengan PKK sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk menurunkan angka stunting.

“Anggaran kita hanya Rp 100 juta setiap kabupaten kota, tentu dengan anggaran ini tidak bisa kita atasi semua masalah stunting, tapi kita fokus salah satu desa yang memiliki angka tertinggi,” pungkasnya.(*)

Loading...

Komentar

News Feed