Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa kemacetan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat waktu produktif yang terbuang selama perjalanan.
Karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan transportasi yang lebih menyeluruh, mulai dari pengawasan kendaraan, peningkatan disiplin pengendara, hingga pengembangan transportasi umum.
PMI Siap Perkuat Pelayanan Kemanusiaan
Dalam kesempatan tersebut, JK menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara PMI dan Jasa Raharja.
Ia menjelaskan bahwa PMI memiliki sumber daya yang dapat mendukung penanganan korban kecelakaan, antara lain ratusan ambulans, fasilitas rumah sakit, serta relawan yang telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan penanganan kedaruratan.
Menurutnya, potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan Jasa Raharja untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Baca Juga : PMI Siapkan 200 Mobil Tangki Hadapi Ancaman El Nino, JK Dorong Pencegahan Bencana dan Donor Darah
“Kita bekerja sama bukan hanya untuk mengatasi kecelakaan, tetapi juga bagaimana mengurangi kecelakaan. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama,” tegas JK.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), M. Awaluddin, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan transportasi.
Menurut Awaluddin, keselamatan transportasi memiliki dimensi yang luas. Selain pencegahan, kecepatan dan ketepatan pertolongan ketika kecelakaan terjadi menjadi faktor penting dalam menyelamatkan nyawa korban.
“Dalam situasi kegawatdaruratan, setiap menit memiliki arti. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan prarumah sakit yang terkoordinasi menjadi bagian penting dalam menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Siapkan Gerakan Donor Darah Mingguan untuk Perkuat Stok PMI
Ia menjelaskan bahwa Jasa Raharja memiliki mandat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964. Sementara PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan sosial kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat.
“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuan kemanusiaan yang sama, yakni melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” katanya.
Awaluddin menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan harus ditindaklanjuti melalui program operasional yang konkret, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi secara berkelanjutan.
Salah satu peluang kerja sama yang akan dikembangkan adalah penguatan kapasitas relawan kemanusiaan untuk mendukung keselamatan transportasi di tengah masyarakat.
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang kita tandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui sinergi ini, PMI dan Jasa Raharja diharapkan dapat memperkuat sistem pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan relawan, serta mengembangkan edukasi keselamatan lalu lintas guna menekan risiko kecelakaan dan meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.(*)


Komentar