Lindungi Laut, Masyarakat Pulau Barrang Caddi Tetapkan Daerah Perlindungan Laut

“Kegiatan awal yang kami lakukan bersama masyarakat adalah penyusunan profil perikanan, kemudian pembentukan serta penguatan kelompok pengawas hingga akhirnya disepakati DPL. Rangkaian inisiatif ini diharapkan menjadi solusi terhadap menurunnya kualitas perairan laut di Pulau Barrang Caddi akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan,” ungkap Fauzi Rafiq.

Inisiatif masyarakat ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. “Kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Jika disebut DPL, berarti ini adalah zona inti atau area yang tidak boleh dimanfaatkan. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan area dan jenis, BPSPL Makassar siap mendukung,” ujar Munandar

Jakasukmana dari BPSPL Makassar.

Hal senada disampaikan oleh Deasy Ariani Amin dari Bidang Pengawasan DKP Sulsel. Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang lahir dari masyarakat terbukti efektif dalam perlindungan laut karena masyarakat merupakan garda terdepan dalam pengawasan.

“Kesepakatan ini lahir dari keinginan masyarakat sendiri. Kami sebagai pembina Pokmaswas berharap kesepakatan ini dapat berjalan dengan baik. Jika ada kendala di lapangan, silakan hubungi kami,” ujar Deasy.

Ahmad Saenal dari CDK Mamminasata menambahkan bahwa kehadiran Pokmaswas sangat membantu pemerintah dalam pengawasan perairan, mengingat keterbatasan jumlah patroli di kawasan pulau.

baca juga : PT PLN UIP Sulawesi dan YKL Indonesia Gelar Aksi Bersama Bersih Pantai Tanjung Bayang

“Yang perlu diingat, tugas Pokmaswas adalah melihat, mendengar, mencatat, dan melaporkan. Yang tak kalah penting, mereka harus menjadi contoh dalam pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Jadi, jangan melakukan penindakan sendiri, tetapi laporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti,” jelas Ahmad Saenal.

Sementara itu, Lurah Barrang Caddi, M. Syahrid, menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat serta para pihak yang mendukung inisiatif ini.

“Berbicara tentang laut, memang diperlukan kerja sama dari banyak pihak. Sebagai pemerintah yang berada di garis depan, kami sering menerima laporan terkait berbagai pelanggaran. Apalagi, banyak yang datang dari luar wilayah. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi adanya DPL ini,” pungkasnya. (*)