Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membangun kebijakan link and match antara program pembangunan dengan kebutuhan industri, serta memperkuat kemitraan dengan perusahaan dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah.
“Bantuan sosial dan program pemberdayaan harus menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, kesehatan, kebersihan, dan pendidikan. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Marsuki.
Baca Juga : Sewa Lahan Pemkab Lutim ke IHIP Disorot, KOPEL Sebut Wajib Persetujuan DPRD
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi ataupun besarnya PDRB, tetapi dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kemiskinan ekstrem masih bertahan, berarti ada mata rantai pembangunan yang belum tersambung. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya. (*)
Komentar