Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan menyosialisasikan protokol kesehatan dan membagikan masker menjadi salah satu langkah yang tepat sehingga masyarakat dapat memproteksi diri dari Covid-19. Lalu, kebijkan publik di ruang kerja dengan membuka jendela agar matahari dapat masuk dan sirkulasi udara lancar sehingga mengurangi kemungkinan untuk terpapar Covid-19.
“Di Kemendagri sudah, ruang rapat, ruang kerja saya itu semua gordennya dibuka, ventilasinya dibuka, jendela yang bisa dibuka akan dibuka. Pertama, sinar matahari bisa masuk. Kedua, adalah agar ada sirkulasi udara. Sementara, di tempat kerja yang tidak bisa ada sinar matahari masuk kami membeli lampu ultraviolet, sebelum meeting setengah jam, selesai meeting lampu ultraviolet lagi,” terangnya.
Kemudian, Mendagri juga mendorong agar pemerintah daerah bersikap tegas bagi pelanggar prokes terutama menjelang Pilkada Serentak 2020, agar tidak memicu meningkatnya penyebaran Covid-19. Apalagi saat ini sudah ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Peraturan Daerah (Perda). Dengan aturan-aturan itu kedisiplinan terhadap prokes akan lebih mudah ditegakkan.
“Maka tolonglah untuk rekan-rekan kepala daerah dan Forkopimda jangan biarkan terjadi kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak, yang bisa menimbulkan penularan. Konsisten Perda/Perkada sudah ada, khusus Pilkada kita sudah tahu 50 maksimal dengan jaga jarak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Gubernur Sulut Agus Fatoni mengungkapkan, Gerakan Sulut Bermasker merupakan lanjutan dari Gerakan Gebrak Masker PKK yang sudah pernah dilaksanakan pada 14 Agustus 2020 silam. Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan sadar akan penerapan protokol kesehatan.
“Gerakan Sulut Bermasker merupakan edukasi penerapan protokol kesehatan dan utamanya masyarakat dapat menggunakan masker bukan hanya karena dipaksakan tapi menjadi suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.
Fatoni juga melaporkan bahwa jumlah masker yang ada di Sulut sudah berhasil terkumpul sebanyak 11.398.954 buah. Masker tersebut disediakan oleh pemerintah provinsi/kabupatwn/kota, Forkopimda, pasangan calon (paslon) kepala daerah, kecanatan, pemerintah desa/kelurahan, sejumlah bank yang ada di Sulut dan stakeholder lainnya. Selain itu, terkait dengan tindak lanjut SE Menteri perihal kesiapsiagaan bencana alam, Fatoni mengaku telah melaksanakan simulasi dan sosialisasi, dan melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana bersama isntensi terkait, relawan dan masyarakat sadar bencana.
baca juga : Mendagri Minta Semua All Out Mendukung Kerja Penyelenggara Pilkada
“Kami telah melakukan kegiatan apel kesiapsiagaan bencana sebanyak 4 kali dan juga simulasi yang dilaksanakan bersama-sama. Kami terus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi dalam rangka mitigasi bencana dan penanganan bencana yang ada di Sulut,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa pada hari ini Provinsi Sulut akan menerima Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang akan diserahkan langsung oleh Mendagri.
“Pada hari ini juga direncanakan akan diserahkan Anjungan Dukcapil Mandiri dari Bapak Mendagri kepada dua kabupaten/kota yaitu Walikota Kotamobagu dan Bupati Minahasa Provinsi Sulut,” pungkasnya. (*)