Di sisi lain, vendor utama juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas perangkat serta kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak.
Melihat besarnya nilai proyek dan potensi dampaknya terhadap keuangan negara serta tarif listrik publik, sejumlah pihak mendorong aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
Baca Juga : Gelombang Protes di PLN NPS, Pegawai Resah hingga Muncul Isu Kepemimpinan Arogan Dirut
Transformasi digital di sektor ketenagalistrikan memang menjadi kebutuhan strategis nasional. Namun, modernisasi hanya akan memberikan manfaat optimal jika didukung oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan.
Tanpa pengawasan yang kuat, proyek sebesar AMI berisiko meninggalkan beban finansial jangka panjang yang justru bertolak belakang dengan tujuan efisiensi yang ingin dicapai. (*)