Sekda Makassar Instruksikan Camat-Lurah Validasi Data 559 Ribu Warga, Bansos Harus Tepat Sasaran

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program bantuan sosial dan pembangunan benar-benar tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh camat dan lurah melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung berdasarkan nama, alamat, serta titik koordinat warga.

Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi DTSEN di Balai Kota Makassar, Senin (12/10/2026).

Andi Zulkifly mengungkapkan, terdapat 559.967 jiwa dalam kelompok desil 1 hingga 5 yang menjadi sasaran prioritas pemetaan sosial ekonomi di 15 kecamatan.

Baca Juga : Atasi Parkir Liar, Pemkot Makassar Kaji Parkir Bertingkat di Balai Kota

Menurutnya, DTSEN menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, serta penentuan penerima bantuan sosial.

Ia menegaskan, data administrasi harus dicocokkan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk memastikan keberadaan warga, kondisi ekonomi, serta perubahan kependudukan akibat perpindahan, kelahiran, dan kematian.

Dalam pemetaan awal, Kecamatan Tallo tercatat memiliki jumlah penduduk kelompok desil 1 hingga 5 tertinggi, disusul Tamalate, Panakkukang, Biringkanaya, dan Manggala.

Zulkifly meminta hasil pemetaan tersebut ditindaklanjuti melalui pendataan hingga tingkat RT/RW agar kebutuhan setiap wilayah dapat diketahui secara lebih akurat.

Baca Juga : Makassar Perkuat Anggaran Persampahan, Sekda Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah

Ia menjelaskan, DTSEN tidak hanya digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, anak tidak sekolah (ATS), hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dengan data yang akurat, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun program sesuai persoalan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Pemkot Makassar menargetkan proses verifikasi dan validasi DTSEN mencapai 60 persen hingga akhir 2026. Hasil pemutakhiran nantinya menjadi bahan Bappeda dan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan serta menentukan intervensi pembangunan.

Melalui penguatan DTSEN, Pemkot Makassar berharap kebijakan perlindungan sosial dan pembangunan semakin terintegrasi, berbasis data, dan tepat sasaran. (*)