MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memperingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengubah pola kerja dan mempercepat realisasi belanja APBD 2026.
Dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026), Munafri menyoroti serapan anggaran yang baru mencapai 40,96 persen.
Padahal, pada periode tersebut, realisasi idealnya sudah berada di kisaran 70 hingga 80 persen.
Ia menargetkan serapan APBD Makassar mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun, dengan penekanan bahwa belanja pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Hadapi Perubahan Iklim, Wali Kota Makassar Salurkan Bantuan Pertanian dan Dorong Greenhouse
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Appi.
Munafri mengidentifikasi sejumlah penyebab rendahnya serapan anggaran, mulai dari perencanaan yang belum matang, keterlambatan pengadaan, pelaksanaan kegiatan, persoalan administrasi dan pembayaran, hingga lemahnya koordinasi serta manajemen sumber daya manusia.
Ia meminta kepala OPD terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, bukan sekadar menunggu dokumen untuk ditandatangani.
Setiap kegiatan juga harus memiliki jadwal yang jelas, perhitungan risiko, serta pengawasan terhadap progres pekerjaan.
Selain realisasi keuangan, Munafri menekankan pentingnya kesesuaian antara serapan anggaran dan realisasi fisik. Menurutnya, tingginya pembayaran yang tidak sebanding dengan progres pekerjaan harus menjadi perhatian serius.
Baca Juga : Puluhan Tahun Sulit Dilalui, Jalan Romang Tangayya Kini Dibeton Sepanjang 1 Km
Ia juga mengingatkan agar belanja daerah disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, termasuk mengantisipasi dampak kekeringan melalui penyediaan sarana air bersih.
Munafri menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas program, pelayanan publik, dan hasil pembangunan yang dirasakan warga.
Karena itu, seluruh OPD diminta menjadikan evaluasi ini sebagai momentum memperbaiki sistem perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak bagi masyarakat Makassar. (*)