May Day Fest 2026 di Makassar: Tanpa Demo, Dirayakan dengan Jalan Sehat hingga Panggung Rakyat

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Makassar dikemas dengan konsep berbeda dan lebih humanis.

Bertajuk May Day Fest, perayaan ini menghadirkan ruang kebersamaan antara buruh, pemerintah, dan masyarakat di Lapangan Karebosi, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan diawali dengan jalan sehat pada pukul 06.00 WITA yang diikuti Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, bersama ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Koordinator Koalisi Gerakan Rakyat, Akhmad Rianto, menjelaskan peringatan tahun ini tidak diisi demonstrasi, melainkan kegiatan partisipatif dan inklusif.

Rangkaian acara meliputi jalan sehat, rapat akbar buruh, bazar UMKM, hingga panggung rakyat yang menampilkan seni dan budaya.

Baca Juga : May Day 2026 di Makassar Disiapkan Meriah dan Kondusif, Pemkot Dorong Kolaborasi Buruh–Pengusaha

Diperkirakan sekitar 10 ribu peserta dari 43 organisasi akan terlibat, termasuk sejumlah konfederasi besar seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Selain perayaan, sejumlah isu strategis turut disuarakan, seperti penolakan upah murah, sistem outsourcing, persoalan PHK, hingga dorongan pengesahan RUU Ketenagakerjaan.

Wali Kota Munafri menegaskan, May Day harus menjadi momentum kebersamaan dan kebahagiaan bagi pekerja.

Baca Juga : May Day 2026 di Makassar Dipusatkan di Karebosi, Wali Kota Munafri Siapkan Perayaan Aman dan Tertib

Pemkot Makassar pun mendukung penuh pelaksanaan kegiatan, termasuk menyiapkan sarana dan memastikan keamanan bersama unsur Forkopimda.

“Ini ruang bersama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Kita ingin perayaan berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan,” ujarnya, Kamis malam (30/4/26).

Konsep ini diharapkan menjadi model baru peringatan May Day yang lebih elegan, kolaboratif, dan mampu memperkuat hubungan antara buruh, pemerintah, serta pengusaha dalam mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. (*)