MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) pada periode awal pemerintahan menuai apresiasi dari berbagai kalangan.
Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menilai pemerintahan MULIA menunjukkan kinerja yang efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat.
Menurutnya, arah kebijakan yang dijalankan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga mampu menjawab persoalan perkotaan secara tepat sasaran.
“Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, tren kinerja Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan arah positif. Program-program yang dijalankan tidak hanya terencana, tetapi juga memberikan dampak nyata,” ujar Ras, Senin (4/5/2026).
baca juga : Dorong UMKM Naik Kelas, Wali Kota Makassar Apresiasi Muslim Life Fair
Ia menjelaskan, sejumlah indikator memperlihatkan capaian signifikan, mulai dari kejelasan arah kebijakan, implementasi program yang terukur, hingga manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dari sisi pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat mencapai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan “sangat baik”.
Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang semakin responsif dan profesional.
Selain itu, survei kebijakan pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau berada pada kategori tinggi.
Capaian ini dinilai sebagai bukti bahwa mayoritas warga merasakan manfaat langsung dari program pemerintah.
“Tingginya kepuasan publik tidak lepas dari konsistensi dalam merealisasikan program prioritas,” jelasnya.
baca juga : Gerak Nyata Pemkot Makassar, Tim ATS Dibentuk untuk Jemput Anak Putus Sekolah Kembali Belajar
Beberapa program yang berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Tak hanya dari sisi persepsi publik, kinerja Pemkot Makassar juga mendapat pengakuan pemerintah pusat. Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada April 2026, Makassar meraih status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, seperti capaian pembangunan daerah (penurunan kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi), kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga inovasi program unggulan.
“Makassar menunjukkan performa unggul dan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat kinerja tinggi,” ungkapnya.
Komentar