MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menjajaki penerapan sistem pengangkutan sampah berbasis digital untuk mengintegrasikan operasional armada di 15 kecamatan.
Teknologi ini ditawarkan agar pergerakan kendaraan, rute pengangkutan, penggunaan BBM, hingga biaya operasional dapat dipantau secara transparan dan real time.
Penjajakan dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perusahaan memaparkan sistem berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.
Teknologi ini dilengkapi fitur pemantauan armada, pengaturan rute, pencatatan konsumsi BBM, hingga jadwal pemeliharaan kendaraan.
Baca Juga : CFD Lapak Saudagar Tallo Hadirkan 419 Lapak, Wali Kota Makassar: Buka Peluang Usaha bagi Warga
Sistem tersebut juga menawarkan fitur geofencing untuk mendeteksi kendaraan yang keluar dari wilayah penugasan.
Perusahaan menyebut skema layanan yang ditawarkan menggunakan pola Business to Service (BTS), sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan perangkat secara mandiri.
Munafri mengatakan, integrasi sistem diperlukan karena karakteristik wilayah Makassar berbeda-beda.
Dengan 15 kecamatan, termasuk wilayah kepulauan dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, pola pengangkutan sampah membutuhkan pengelolaan yang terukur.
Selama ini, pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan roda tiga untuk menjangkau lorong dan permukiman sempit, kemudian sampah dipindahkan ke armada besar menuju TPA Tamangapa. Jadwal dan pola operasional di setiap kecamatan juga belum seragam.
Karena itu, Munafri ingin menyatukan seluruh aktivitas tersebut dalam satu sistem kendali agar kebutuhan armada, biaya operasional, penggunaan BBM, serta pembayaran layanan dapat dihitung lebih akurat.
Baca Juga : Libatkan 1.153 Kader KB, Wali Kota Makassar Perkuat Edukasi Keluarga dan Pencegahan Stunting
Meski mendorong modernisasi, ia menegaskan perubahan sistem tidak boleh menghilangkan mata pencaharian pekerja persampahan, termasuk pemulung. Mereka tetap harus dilibatkan dalam tata kelola baru dengan pembagian peran yang lebih tertata.
Pemkot juga akan mendorong penghitungan retribusi persampahan secara lebih transparan dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh pembebasan biaya layanan.
Penjajakan ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan pengangkutan sampah Makassar melalui sistem yang terintegrasi, efisien, dan tetap memperhatikan keberlanjutan pekerjaan masyarakat di sektor persampahan. (*)


Komentar