MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Rapat dihadiri Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan bahwa rancangan KUA 2027 pada prinsipnya telah selaras dengan RKPD 2027.
Namun, Banggar memberikan sejumlah catatan terkait efektivitas belanja, ketepatan alokasi, dan optimalisasi program prioritas perangkat daerah.
Banggar meminta penyesuaian anggaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Program prioritas dalam RKPD 2027 dan RPJMD 2025–2029 diharapkan tetap berjalan optimal.
Baca Juga : Ranperda Jamsostek Makassar Disiapkan, Ojol hingga Nelayan Masuk Sasaran Perlindungan
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
Banggar menekankan agar penggunaannya dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, dukungan anggaran bagi perangkat daerah perlu mempertimbangkan kemampuan penyerapan serta keberlanjutan kegiatan yang masih berjalan.
Baca Juga : CFD Lapak Saudagar Tallo Hadirkan 419 Lapak, Wali Kota Makassar: Buka Peluang Usaha bagi Warga
Banggar turut mendorong agar program 2027 diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
Hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen anggaran sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui pembahasan tersebut, Pemkot dan DPRD berharap kebijakan fiskal Makassar tahun 2027 lebih terarah dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)


Komentar