JK: Kerja Sama PMI dan Jasa Raharja Harus Fokus pada Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa upaya meningkatkan keselamatan transportasi tidak boleh hanya berfokus pada penanganan korban kecelakaan, tetapi juga harus mengutamakan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut disampaikan JK seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan PT Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut JK, kerja sama kedua lembaga tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Namun, mantan Wakil Presiden RI itu mengingatkan bahwa pencegahan kecelakaan harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan kita hanya berpikir bagaimana menangani orang yang tertabrak. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kemacetan, dan tidak terjadi bahaya di jalan,” ujar JK.

Baca Juga : Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Bengkulu, Tekankan Peran Kemanusiaan Tanpa Batas

JK menjelaskan, salah satu faktor penting dalam menekan angka kecelakaan adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, termasuk memperketat proses pengujian untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ia mengenang pengalamannya ketika pertama kali mengurus SIM yang harus melalui serangkaian ujian teori dan praktik secara ketat.

“Dulu waktu saya pertama mengambil SIM, betul-betul diuji, bahkan dua kali, teori dan praktik. Sekarang ujian-ujian untuk mendapatkan SIM tidak lagi seketat dulu,” katanya.

Selain kedisiplinan pengendara, JK juga menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dan berdampak terhadap kemacetan serta keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga : PMI Kerahkan 400 Mobil Tangki Air Hadapi Dampak Kekeringan Ekstrem El Nino

Menurutnya, kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) perlu dievaluasi karena dapat mendorong masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.

“Karena terlalu banyak subsidi bahan bakar, orang akhirnya menggunakan mobil dan motornya sendiri. Salah satu cara menguranginya adalah mengurangi subsidi bahan bakar sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum,” jelasnya.

JK juga mengkritisi penerapan kebijakan ganjil-genap yang dinilainya belum sepenuhnya efektif mengatasi kemacetan di kota-kota besar, khususnya Jakarta.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat membeli kendaraan tambahan dengan nomor polisi berbeda agar tetap dapat beraktivitas setiap hari.

“Ganjil-genap itu malah bisa menambah mobil. Orang yang punya mobil bernomor ganjil kemudian membeli mobil bernomor genap. Akhirnya jumlah kendaraan justru bertambah,” ungkapnya.

Komentar