JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029 lebih merupakan spekulasi politik ketimbang analisis yang didukung data dan argumentasi kuat.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah beredar video yang memperlihatkan Budi Arie berbicara di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam video itu, Budi Arie menyebut berdasarkan feeling-nya, situasi politik saat ini “kayaknya enggak sampai 2029” dan menggunakan istilah “patahan sejarah”.
Menurut Fernando, pernyataan tersebut tidak disertai indikator maupun penjelasan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan pemerintahan tidak sampai 2029.
“Prediksi politik bukan persoalan jika didasarkan pada data, indikator dan argumentasi yang dapat diuji. Persoalannya ketika prediksi hanya dikemas sebagai feeling, lalu beredar seolah-olah menjadi sinyal adanya perubahan politik,” ujar Fernando.
Baca Juga : ReJO: Jangan Tafsirkan Potongan Video Budi Arie Diluar Konteks Pertemuan
Ia juga menilai posisi Budi Arie yang berbicara di samping Jokowi berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah mantan Presiden tersebut memiliki pandangan yang sama.
Fernando menegaskan, sikap diam Jokowi tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan terhadap pernyataan Budi Arie. Karena itu, ia meminta agar nama Jokowi tidak dijadikan panggung untuk membangun spekulasi politik.
Menurutnya, hubungan Jokowi dan Prabowo merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas politik nasional. Transisi kepemimpinan dari Jokowi kepada Prabowo pada 2024 berlangsung melalui mekanisme konstitusional dan sejumlah agenda pembangunan pemerintahan sebelumnya juga dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.
“Kalau ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah samar yang kemudian membuka ruang bagi publik untuk menafsirkan pemerintahan sedang menuju keruntuhan,” katanya.
Fernando juga menyinggung pernyataan Budi Arie dalam Kongres III Projo di Jakarta pada November 2025 yang menyebut Projo bukan singkatan dari “Pro Jokowi”.
Menurutnya, perubahan identitas maupun arah organisasi merupakan hak Projo, namun publik tetap memiliki ingatan terhadap sejarah Projo sebagai salah satu organisasi relawan yang selama ini identik dengan Jokowi.
Baca Juga : Pengamat: Jokowi Baiknya jadi Ketua umum PSI, Bukan Ketua Dewan Pembina
Ia menilai dugaan bahwa pernyataan Budi Arie berkaitan dengan kekecewaan pribadi terhadap pemerintahan Prabowo harus ditempatkan sebatas hipotesis, bukan fakta.
“Pergantian jabatan dalam pemerintahan merupakan hal biasa. Jangan sampai persoalan pribadi atau politik seseorang kemudian dibawa menjadi narasi tentang masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.
Fernando mengingatkan para relawan Jokowi agar tidak ikut terseret dalam narasi yang berpotensi mempertentangkan Jokowi dengan Prabowo.
“Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Membutuhkan argumentasi, bukan insinuasi. Membutuhkan data, bukan sekadar feeling. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi menyampaikan pendapat juga membutuhkan tanggung jawab,” pungkas Fernando. (*)
Komentar