MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meminta Pemerintah Kota Makassar memastikan pengelolaan APBD benar-benar diarahkan untuk membiayai program prioritas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Fatoni menyoroti ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja Kota Makassar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, realisasi pendapatan telah mencapai 48,85 persen, sementara realisasi belanja baru 34,35 persen.
“Tingginya pendapatan yang tidak diikuti realisasi belanja yang seimbang menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tegaskan APBD Harus Berdampak, OPD Diminta Fokus pada Program Prioritas
Menurut Fatoni, APBD tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Anggaran harus segera diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengingatkan jajaran Pemkot Makassar menerapkan prinsip money follow program, yakni anggaran mengikuti program prioritas yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan visi-misi kepala daerah.
“Kepala OPD harus memahami visi-misi kepala daerah. Itulah yang diterjemahkan ke dalam program, kemudian program tersebut yang dianggarkan,” jelasnya.
Fatoni juga menekankan pentingnya koordinasi antara kepala OPD, Bappeda dan Sekda agar perencanaan pembangunan lebih terarah serta tidak terjadi tumpang tindih program.
Selain belanja, ia mendorong Pemkot Makassar mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengevaluasi sumber-sumber pendapatan yang belum maksimal.
Baca Juga : APBD 2025 Makassar Capai Rp4,77 Triliun, Pemkot Kembali Raih WTP
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keterlambatan proses lelang, terutama proyek fisik. Fatoni mendorong persiapan pengadaan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.
Ia juga meminta Pemkot Makassar memanfaatkan APBD Perubahan untuk mengevaluasi kembali target pendapatan dan belanja agar tetap realistis dan sehat.
“Target pendapatan harus benar-benar realistis. Jangan belanjanya tinggi, akhirnya terjadi defisit,” tegasnya.
Fatoni berharap Pemkot Makassar mampu memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat realisasi belanja dan memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (*)