MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian Sensus Ekonomi 2026 secara nasional yang bertujuan menghimpun data komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Pencanangan tersebut juga dihadiri Kepala BPS RI, Gubernur Sulawesi Selatan, serta para kepala daerah se-Sulsel, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama yang mencanangkan pelaksanaan sensus di tingkat daerah.
Baca Juga : Pete-pete Laut Segera Diluncurkan, Pemkot Makassar Perkuat Akses Transportasi dan Layanan di Kepulauan
Munafri menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk di Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.
“Data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk memetakan kondisi ekonomi, termasuk UMKM, ekonomi kreatif, dan digital,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil sensus akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy), mulai dari identifikasi potensi sektor unggulan hingga penentuan arah intervensi pembangunan ekonomi.
Menurutnya, Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan, tetapi merupakan langkah strategis nasional untuk memastikan setiap kebijakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta mendukung iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.
“Data sensus akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan,” kata Munafri.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Buka O2SN dan GSI 2026, Tekankan Sportivitas dan Janjikan Beasiswa Atlet Berprestasi
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
BPS juga mengusung kampanye nasional TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga, sebagai ajakan kepada masyarakat untuk mendukung kelancaran pendataan. (*)