oleh

Gaduh Sertifikasi Pers, Ketum IMO-Indonesia ; Saatnya Harmonisasi Regulasi

JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Amanah UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang telah dua puluh satu tahun diemban oleh Dewan Pers untuk senantiasa menjaga pers yang independen dan profesional tentunya harus mendapat apresiasi masyarakat pers Indonesia.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika tentunya harus dapat menjadi atensi semua pihak, dimana wartawan dan media merupakan satu kesatuan untuk menjalankan usaha dibidang pers.

Perlu diketahui, bahwa untuk dapat menjalankan sebuah usaha dengan perseroan disemua sektor tentunya ada aturan dan regulasi lain yang saling melengkapi berbagai kebutuhan juga kewajiban dari kegiatan usaha tersebut, ujar yakub ismail ketua umum IMO-Indonesia, kamis 22/04 di Jakarta.

Adapun pers nasional yang berjalan saat ini baru ada pemenuhan sertifikasi kompetensi kerja (SKK -red), sedangkan pemenuhan badan usahanya masih dilakukan dengan skema verifikasi administrasi kemudian meningkat ke verifikasi faktual, belum berbentuk sertifikasi badan usaha (SBU -red).

Lalu siapa sebetulnya yang berwenang melakukan kedua sertifikasi tersebut (SKK dan SBU -red) ? dan bagaimana skema serta klasifikasinya ? Ungkap yakub

Sebagaimana diketahui bahwa SKK telah diamanahkan pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 18, yang kemudian pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP -red)

BNSP memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai otoritas sertifikasi personel guna terlaksananya SKK dengan memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP -red) yang telah memiliki skema serta asesor bersertifikat sebagai penguji kompentensi.

kemudian bagaimana dengan SBU perseroan media yang belum ada bentuk serta rujukannya ? padahal kedua sertifikasi ini baik SKK dan SBU memiliki keterkaitan dalam perimbangan untuk dapat menjalankan sebuah kegiatan usaha.