MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini disiapkan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Ranperda tersebut menjadi landasan hukum agar perlindungan jaminan sosial tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga pengemudi transportasi daring, nelayan, pelaku UMKM, buruh harian lepas hingga pekerja sosial keagamaan.
Hingga saat ini, sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Makassar telah mendapatkan perlindungan Jamsostek. Melalui program Makassar Berjasa, Pemkot juga memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45 ribu pekerja rentan.
Ketua Pansus Ranperda Jamsostek DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menjelaskan regulasi tersebut dirancang untuk memberikan kepastian dan keberlanjutan program perlindungan pekerja.
Baca Juga : CFD Lapak Saudagar Tallo Hadirkan 419 Lapak, Wali Kota Makassar: Buka Peluang Usaha bagi Warga
Ranperda ini mengakomodasi lima program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sasaran perlindungan mencakup pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja konstruksi, pekerja migran, serta pekerja sosial keagamaan seperti imam, marbot, guru mengaji, pendeta, pastor, pinandita dan biksu.
Ranperda juga mengatur skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memenuhi persyaratan, termasuk berdomisili di Makassar, belum terlindungi program Jamsostek lain, serta aktif bekerja.
Penetapan penerima turut mempertimbangkan tingkat kerentanan, kondisi ekonomi, usia, gender, dan disabilitas.
Baca Juga : Libatkan 1.153 Kader KB, Wali Kota Makassar Perkuat Edukasi Keluarga dan Pencegahan Stunting
Selain memperluas kepesertaan, regulasi ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pembinaan, dan pengawasan.
Pemberi kerja juga didorong memenuhi kewajiban kepesertaan Jamsostek, termasuk sebagai bagian dari persyaratan perizinan usaha dan pekerjaan konstruksi.
Untuk memastikan pelaksanaannya, akan dibentuk tim koordinasi yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
Munafri berharap Ranperda tersebut dapat menghadirkan sistem perlindungan yang berkelanjutan sehingga pekerja, terutama kelompok rentan, memperoleh kepastian dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. (*)


Komentar