MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM— MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 resmi dibuka Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (24/8/2026) malam.
Ajang ini menjadi momentum kembalinya MTQ KORPRI ke kota tempat pertama kali digelar pada 2012.
Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut MTQ KORPRI berkembang pesat.
Dari 33 kafilah pada penyelenggaraan pertama, kini jumlahnya mencapai 117 kafilah yang mewakili 38 provinsi serta 79 kementerian dan lembaga.
“MTQ pertama diikuti 33 kafilah dan hari ini naik empat kali lipat, diikuti 117 kafilah,” ujar Zudan.
Baca Juga : MTQ KORPRI Nasional Resmi Dibuka, Makassar Bergeliat
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebagai tuan rumah sejumlah cabang perlombaan.
Menurut Zudan, perkembangan MTQ KORPRI tidak hanya terlihat dari jumlah peserta, tetapi juga bertambahnya cabang lomba, mulai dari tilawah, hafalan Al-Qur’an, dakwah, azan, dan khotbah hingga karya tulis ilmiah serta seni Islami.
Sejumlah perlombaan digelar di Makassar dan Pangkep. Selain memperkuat keimanan dan ketakwaan aparatur sipil negara (ASN), kegiatan ini diharapkan mempererat persaudaraan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan perdagangan.
Baca Juga : 1.157 Peserta Meriahkan Defile MTQ KORPRI Nasional di Makassar
Dalam kesempatan itu, Zudan juga berpamitan menjelang regenerasi kepengurusan KORPRI nasional. Ia berharap pengurus berikutnya melanjutkan penyelenggaraan MTQ sebagai sarana membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di lingkungan birokrasi.
Zudan menegaskan, tujuan utama MTQ bukan semata-mata mengejar gelar juara, melainkan membentuk ASN yang beriman, berintegritas, dan menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai pedoman dalam pengabdian kepada masyarakat.
Kembalinya MTQ KORPRI ke Makassar menjadi penanda perjalanan panjang ajang tersebut, sekaligus menunjukkan meningkatnya partisipasi ASN dari berbagai daerah dan instansi di Indonesia. (*)