MTQ KORPRI Nasional Resmi Dibuka, Makassar Bergeliat

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 resmi dibuka Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (24/8/2026) malam.

Ajang dua tahunan ini diikuti 1.157 peserta dari 117 kafilah yang mewakili 38 provinsi serta 79 kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Nasaruddin menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar perlombaan membaca Al-Qur’an, melainkan momentum memperkuat persaudaraan, integritas, dan akhlak aparatur sipil negara (ASN).

Mengusung tema “ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh”, ia mengajak seluruh ASN menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Estafet perjuangan itu berada di tangan ASN, bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan integritas, pelayanan dan akhlak mulia,” ujarnya.

Baca Juga : 1.157 Peserta Meriahkan Defile MTQ KORPRI Nasional di Makassar

Nasaruddin juga menyoroti peran Makassar dalam sejarah MTQ nasional. Menurutnya, MTQ pertama di Indonesia diselenggarakan di Makassar pada 1968 dan hingga kini terus berkembang sebagai ajang syiar Islam sekaligus perekat persatuan bangsa.

Selain memperkuat nilai spiritual, penyelenggaraan MTQ nasional juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi daerah tuan rumah.

Kehadiran ribuan peserta dan pendamping mendorong aktivitas perhotelan, kuliner, transportasi, pasar, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga : Wali Kota Makassar Ajak Warga Teladani Rasulullah dan Perkuat Ukhuwah

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan tersebut, di antaranya Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Forkopimda dan pejabat daerah.

MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 selanjutnya dilaksanakan melalui berbagai cabang perlombaan di Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sebelum ditutup pada 29 Agustus 2026.

Penyelenggaraan ini diharapkan melahirkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (*)