PBB Makassar Tak Naik hingga 2027, Warga Kurang Mampu Dapat Diskon 50 Persen

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar memastikan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepanjang 2026 hingga 2027. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli dan meringankan beban masyarakat.

Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, mengatakan NJOP terakhir disesuaikan pada 2024. Pemerintah juga memberikan keringanan PBB hingga 50 persen bagi masyarakat kurang mampu dan 70–75 persen bagi veteran.

Warga kurang mampu dapat mengajukan pengurangan pajak dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan.

Hingga tahun ini, sekitar 4.300 wajib pajak telah menerima fasilitas keringanan, termasuk pensiunan dan veteran.

Baca Juga : Bapenda Makassar Perketat Reklame, 12 Ruas Jalan Dilarang

Di sisi lain, penerimaan PBB-P2 Makassar menunjukkan tren positif. Hingga akhir September 2026, realisasi mencapai 86 persen atau sekitar Rp250 miliar dari target Rp295 miliar.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 83 persen, dengan surplus penerimaan lebih dari Rp6 miliar.

Tiga kecamatan bahkan telah mencapai realisasi 100 persen, yakni Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, dan Bontoala. Sementara Kecamatan Manggala masih mencatat realisasi terendah.

Bapenda optimistis target penerimaan PBB tahun ini dapat tercapai hingga akhir Desember. Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah juga melakukan penagihan tunggakan, termasuk pemasangan baliho pada objek pajak dengan tunggakan bernilai besar.

Baca Juga : Bapenda Makassar Kantongi Surplus Rp130 Miliar

Andi menegaskan, kebijakan perpajakan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlanjutan pendapatan daerah.

Menurutnya, PBB merupakan salah satu sumber penting PAD Makassar dengan kontribusi lebih dari Rp290 miliar dari total PAD sekitar Rp2,3 triliun.

Pemkot berharap kebijakan tidak menaikkan pajak, pemberian keringanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat berjalan beriringan demi menjaga penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat. (*)